Pada akhir pekan lalu, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, mengonfirmasi pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Pertemuan ini berlangsung di Universitas Indonesia pada sebuah acara peluncuran dan orasi ilmiah. Selama perbincangan, Novel menanyakan alasan di balik revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Menurut Novel, Hasto memberikan jawaban singkat yang sejalan dengan video yang beredar di media sosial. Video tersebut menunjukkan bahwa revisi UU KPK tidak semata-mata diprakarsai oleh PDIP.

Dalam keterangannya kepada media, Novel Baswedan menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Hasto Kristiyanto terjadi dalam suasana yang informal namun mendalam. Acara peluncuran dan orasi ilmiah Profesor Sulistyowati Irianto menjadi tempat bertemunya kedua tokoh penting ini. Novel merasa penting untuk mempertanyakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam merevisi UU KPK, yang menurutnya telah menyebabkan pelemahan struktural dan fungsional pada lembaga tersebut. “Saya ingin memahami motif di balik kebijakan yang tampaknya merusak integritas KPK,” ujar Novel.

Novel juga menyampaikan pandangannya tentang hubungan dekat antara Hasto dan mantan Ketua KPK Firli Bahuri. Menurut Novel, hubungan ini mungkin mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil dalam proses revisi UU KPK. Namun, Hasto hanya memberikan jawaban singkat karena situasi acara yang tidak memungkinkan diskusi lebih lanjut. Jawaban singkat Hasto tersebut kemudian diperkuat oleh video yang beredar, yang menunjukkan bahwa revisi UU KPK bukanlah inisiatif tunggal dari PDIP.

Video yang beredar melalui platform YouTube mencatat bahwa Hasto bertemu dengan Novel Baswedan serta beberapa aktivis masyarakat sipil lainnya, termasuk Rocky Gerung, pada tanggal 7 Mei 2024. Dalam rekaman tersebut, Hasto menjelaskan bahwa partainya tidak sendirian dalam upaya merevisi UU KPK. Sebaliknya, revisi tersebut merupakan hasil kerja sama antara berbagai pihak. Ini menunjukkan kompleksitas isu yang melibatkan banyak aktor politik dan institusional.

Pernyataan Novel Baswedan membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai proses dan dampak revisi UU KPK. Meskipun Hasto hanya dapat memberikan jawaban singkat saat itu, video yang beredar memberikan wawasan lebih luas tentang konteks dan latar belakang kebijakan tersebut. Diskusi ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil untuk memperbaiki sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.