Pada pertemuan tahunan di Kantor Pusat BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyatakan akan memfokuskan usahanya pada program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional. Direncanakan melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahap kedua, periode 2025-2029. Ini mencakup kolaborasi lintas unit dan integrasi program dalam serta luar lapas.

Detail Rapat Tahunan BNPT di Sentul, Kabupaten Bogor

Pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, Komjen Pol Eddy Hartono, Kepala BNPT, memimpin rapat penting di kantor pusat BNPT di Sentul, Kabupaten Bogor. Dalam acara tersebut, beliau menekankan pentingnya memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional melalui RAN PE tahap kedua. Kolaborasi antar berbagai lembaga seperti BNPT, Polri, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial menjadi fokus utama. Selain itu, program ini juga akan melibatkan Balai Pemasyarakatan, TNI, dan berbagai pihak lainnya di luar lapas. Direktur Kerja Sama Regional Multilateral BNPT, Dionisius Elvan Swasono, menambahkan bahwa RAN PE tahap kedua akan mendorong pemerintah daerah untuk ikut aktif dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE).

Dalam kesempatan ini, Eddy Hartono juga menegaskan pentingnya BNPT untuk terus menyebarkan narasi-narasi positif sebagai bagian dari upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan konsistensi dalam hal ini.

Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif, BNPT berharap dapat meningkatkan efektivitas dalam mencegah dan menanggulangi aksi terorisme di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai jurnalis, saya melihat inisiatif ini sebagai langkah maju yang signifikan dalam upaya membangun lingkungan yang lebih aman dan damai. Melalui kolaborasi yang lebih kuat antar berbagai lembaga dan pemerintah daerah, kita dapat menciptakan strategi yang lebih efektif untuk mencegah radikalisasi dan mengurangi potensi ancaman terorisme di masa mendatang. Upaya ini tidak hanya melindungi masyarakat tetapi juga mempromosikan harmoni sosial dan keamanan nasional.