Pada Sabtu (22/2/2025), Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, memberikan penjelasan mengenai alasan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunda keikutsertaan dalam retret di Akademi Militer Magelang. Dia menyatakan bahwa penundaan ini disebabkan oleh ketidakadilan hukum yang sedang diperjuangkan. Meskipun tidak menjelaskan secara detail bentuk ketidakadilan tersebut, Masinton menekankan pentingnya keadilan hukum bagi seluruh warga negara.
Pada hari Sabtu yang cerah di Kota Magelang, Jawa Tengah, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, memberikan keterangan kepada media di sebuah kafe. Dalam kesempatan tersebut, dia menjelaskan alasan para kepala daerah PDIP memutuskan untuk menunda keikutsertaan dalam retret di Akademi Militer Magelang. Menurut Masinton, penundaan ini dikarenakan adanya ketidakadilan hukum yang perlu dipertimbangkan.
Meskipun tidak merinci bentuk ketidakadilan hukum tersebut, Masinton menegaskan bahwa keadilan harus berlaku secara universal dan tidak boleh hanya menguntungkan sekelompok orang. Dia juga menambahkan bahwa masyarakat sudah dapat membaca tujuan dari instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, melaporkan bahwa 55 kepala daerah dari PDIP telah berkumpul di Magelang, siap untuk bergabung dalam retret tersebut. Mereka menunggu konfirmasi waktu masuk yang akan ditentukan.
Dalam konteks ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menginformasikan bahwa semua kepala daerah siap mengikuti retret, dan komunikasi intensif dilakukan dengan pemerintah serta penyelenggara untuk menentukan jadwal yang tepat.
Dari perspektif seorang jurnalis, penundaan retret ini mencerminkan pentingnya keadilan hukum dalam tatanan demokrasi. Keputusan ini menunjukkan bahwa para pemimpin politik peduli terhadap prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Ini juga menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan publik harus didasarkan pada prinsip keadilan yang berlaku bagi semua warga negara.