Pada malam ini, masyarakat akan mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan wawancara eksklusif yang membahas kasus kontroversial terkait penerbitan sertifikat lahan pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang. Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, yang sebelumnya menghilang sejak 25 Januari, kembali muncul dan berencana mengungkap detail tentang permasalahan ini. Dalam wawancara tersebut, ia akan menjelaskan bagaimana proses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (SHM) melibatkan berbagai pihak dan mencurigakan. Warga setempat juga telah mengekspresikan keprihatinan mereka karena nama-nama mereka dicantumkan dalam dokumen tanpa persetujuan.

Penjelasan Kasus Pagar Laut oleh Kepala Desa Kohod

Berlokasi di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, sebuah kasus yang telah lama menjadi sorotan akhirnya mendapatkan penjelasan dari Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip. Setelah menghilang selama beberapa waktu, Arsin kini siap untuk membuka tabir misteri di balik penerbitan sertifikat HGB dan SHM yang kontroversial pada tahun 2023. Dalam acara AB+ "KADES KOHOD BLAKBLAKAN 'MAFIA' PAGAR LAUT" bersama Abraham Silaban, Arsin akan mengungkap bahwa proses penerbitan sertifikat tersebut diduga melibatkan perangkat desa dan data warga digunakan tanpa izin. Salah satu warga, Khaerudin, bahkan tidak pernah memohon kepemilikan lahan tersebut namun namanya tercantum dalam dokumen. Hal ini menimbulkan dugaan adanya campur tangan aparat desa dalam penerbitan sertifikat. Kemunculan kembali Arsin diharapkan dapat membantu aparat hukum mengungkap dalang utama di balik kasus ini dan memastikan proses hukum berjalan dengan transparan serta bertanggung jawab atas persoalan yang merugikan banyak pihak.

Dari perspektif jurnalis, wawancara eksklusif ini memberikan peluang bagi publik untuk memahami kompleksitas isu lahan dan pentingnya transparansi dalam administrasi pemerintahan desa. Ini juga mengingatkan kita akan pentingnya keadilan dan integritas dalam sistem hukum, sehingga setiap individu mendapatkan haknya sesuai aturan yang berlaku. Semoga pembukaan informasi ini dapat mendorong solusi yang adil dan tepat untuk semua pihak yang terlibat.