Pihak Kejaksaan Agung Indonesia tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina serta entitas terkait. Kerugian yang mungkin dialami negara mencapai lebih dari Rp193,7 triliun selama periode 2018 hingga 2023. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa angka ini masih sementara dan dapat meningkat. Pihaknya akan bekerja sama dengan ahli untuk memastikan perhitungan kerugian yang akurat.

Proses Penghitungan Kerugian yang Kompleks

Kejaksaan Agung sedang melakukan evaluasi mendalam terhadap komponen-komponen yang berkontribusi pada kerugian tersebut. Kerjasama dengan para ahli menjadi penting untuk memastikan tidak ada kesalahan tafsir dalam proses perhitungan. Beberapa faktor seperti kompensasi dan subsidi perlu dipertimbangkan secara cermat.

Harli menjelaskan bahwa kerugian negara bukan hanya melibatkan satu aspek tetapi juga mencakup berbagai komponen yang kompleks. Misalnya, apakah kompensasi dan subsidi diberikan setiap tahun atau hanya pada tahun tertentu. Selain itu, besaran impor minyak juga mempengaruhi pembebanan kompensasi dan subsidi. Untuk menghindari kesalahan interpretasi, tim penyidik berusaha menelusuri data dari tahun 2018 hingga 2023. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami situasi dengan tepat.

Kolaborasi Ahli untuk Memastikan Akurasi Data

Pihak Kejaksaan Agung berkomitmen untuk memastikan bahwa perhitungan kerugian negara akibat kasus ini dilakukan dengan hati-hati dan akurat. Kolaborasi dengan para ahli dibutuhkan untuk memverifikasi setiap komponen yang berkontribusi pada kerugian tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan kepada publik.

Beberapa elemen yang harus diperhitungkan antara lain kompensasi, subsidi, dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan operasional PT Pertamina. Harli menekankan pentingnya memastikan bahwa semua data ditelusuri dengan teliti, mulai dari tahun 2018 hingga 2023. Dengan demikian, dapat diketahui apakah kompensasi dan subsidi diberikan setiap tahun atau hanya pada tahun-tahun tertentu. Ini juga akan membantu dalam memahami bagaimana besaran impor minyak mempengaruhi pembebanan kompensasi dan subsidi. Proses ini sangat penting untuk mencegah kesalahan interpretasi dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan ke publik akurat dan dapat dipercaya.