Sebuah video yang mengejutkan beredar luas di media sosial, menampilkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Dalam rekaman tersebut, Hasto mengungkap tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo telah melakukan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Video ini memicu perdebatan publik tentang peran PDIP dalam reformasi hukum dan politik, serta implikasinya terhadap integritas pemerintahan.

Tuduhan Pelemahan KPK oleh Presiden Jokowi

Dalam video yang viral, Hasto menceritakan pertemuannya dengan Novel Baswedan pada 7 Mei 2024 di Universitas Indonesia. Pertemuan ini menjadi titik awal pembicaraan yang kontroversial tentang revisi Undang-Undang KPK. Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak terlibat dalam upaya melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. Dia menjelaskan bahwa PDIP tetap berkomitmen untuk melawan korupsi sesuai instruksi dari Megawati Soekarnoputri.

Pada kesempatan itu, Novel Baswedan bertanya kepada Hasto apakah benar PDIP memimpin revisi UU KPK yang dinilai merusak kekuatan KPK. Hasto tegas membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa PDIP selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dia juga mengkritik cara Presiden Jokowi yang sering menyalahkan PDIP atas kebijakan negatif, sementara mencuri kredit untuk prestasi positif tanpa memberikan manfaat kepada partainya. Hasto menekankan bahwa komitmennya sebagai sekjen adalah untuk melaksanakan perintah Megawati dalam memerangi korupsi, bukan melemahkannya.

Keprihatinan Terhadap Calon Wali Kota dari Keluarga Presiden

Hasto juga membahas pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka sebelum Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo dan Medan. Selama pertemuan tersebut, Hasto menanyakan keseriusan Jokowi dalam mencalonkan putra dan menantunya. Dia mengungkapkan kekhawatiran bahwa posisi sebagai wali kota dapat membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk gratifikasi dan korupsi. Reaksi Jokowi yang termenung menunjukkan bahwa pertanyaan Hasto cukup mengusik.

Hasto menjelaskan bahwa dia ingin memastikan bahwa Jokowi sadar akan risiko potensial yang dihadapi oleh keluarganya jika mereka menjadi pejabat negara. Dia menekankan bahwa ketika Gibran dan Bobby menjadi wali kota, mereka bisa dengan mudah terjerat operasi tangkap tangan dari KPK atau aparat penegak hukum lainnya. Ini menjadi peringatan penting bagi Jokowi agar lebih berhati-hati dalam memilih kandidat untuk posisi strategis, terutama dalam konteks integritas dan pencegahan korupsi.