Danantara, sebagai inisiatif yang bertujuan untuk merevolusi ekonomi nasional, telah menjadi topik hangat dalam beberapa bulan terakhir. Proyek ambisius ini menargetkan pengelolaan aset mencapai lebih dari USD 900 miliar, dengan investasi awal sebesar USD 20 miliar. Namun, tantangan besar masih menghadang, mulai dari ketidakpastian hukum hingga kekhawatiran tentang transparansi dan potensi korupsi.

Belum finalnya payung hukum yang mendukung Danantara menjadi salah satu isu utama. Meskipun UU BUMN telah disahkan, informasi tentang aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) masih simpang siur. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa Menteri BUMN Erick Tohir belum menerima salinan final UU BUMN enam hari setelah disahkan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Danantara akan dijalankan secara efektif tanpa kerangka hukum yang jelas.

Masa depan Kementerian BUMN juga menjadi bahan spekulasi. Ada yang menduga bahwa Danantara akan mengambil alih peran Kementerian BUMN, menjadi superholding yang mengelola seluruh aset BUMN. Namun, ada pula yang khawatir bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan dapat memeriksa Danantara dengan efektif. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, diperlukan PP yang komprehensif yang mengatur status hukum, kepemilikan, struktur organisasi, dan mekanisme pengelolaan keuangan Danantara.

Pengelolaan aset negara melalui Danantara memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, hal ini hanya dapat dicapai jika semua pihak berkomitmen pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Dengan kerangka hukum yang kuat dan pengawasan yang ketat, Danantara dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.