Pada akhir tahun 2025, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Sandri Rumanama, mengekspresikan penolakannya terhadap asas dominus litis yang direncanakan untuk dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Dia berpendapat bahwa asas ini dapat merusak sistem penegakan hukum dan memicu polarisasi politik. Rumanama mengancam akan menggerakkan aksi protes jika asas tersebut dipaksakan.
Kritik Terhadap Kewenangan Kejaksaan dalam RKUHAP
Dalam suasana dingin di ibukota Jakarta pada bulan Desember, Sandri Rumanama, seorang tokoh penting dari PB SEMMI, menyuarakan keprihatinannya tentang rencana pemerintah untuk memasukkan asas dominus litis ke dalam RKUHAP. Menurutnya, asas ini memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menentukan apakah suatu perkara pidana bisa diteruskan ke pengadilan atau tidak. Hal ini dinilai sangat rentan terhadap manipulasi dan polarisasi politik.
Rumanama menjelaskan bahwa asas dominus litis berpotensi menciptakan konflik kewenangan antara lembaga negara, terutama antara kepolisian dan kejaksaan. Dia khawatir bahwa jika kejaksaan memiliki hak istimewa ini, proses penyelidikan dan penyidikan yang seharusnya menjadi tugas utama kepolisian akan menjadi tumpang tindih dan tidak efektif. "Jika kepolisian sudah memiliki fungsi penegakan hukum yang jelas, mengapa harus menambah beban kejaksaan?" kata Rumanama.
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kontrol masyarakat melalui institusi seperti Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) sudah cukup untuk memperkuat fungsi kepolisian. Dia menduga ada pihak yang ingin melemahkan peran kepolisian dalam penegakan hukum dan hanya menjadikannya sebagai alat pengamanan sosial. "Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga integritas sistem penegakan hukum," tambahnya.
Rumanama juga menyoroti risiko yang ditimbulkan bagi kejaksaan sendiri jika mereka harus menangani kasus-kasus kriminal berat. Dia percaya bahwa peran kepolisian dalam penegakan hukum dan keamanan sudah sangat jelas dan efektif.
Berdasarkan pandangan ini, Rumanama menegaskan bahwa PB SEMMI akan mengambil langkah-langkah nyata untuk memprotes rencana penerapan asas dominus litis jika hal tersebut tetap dipaksakan. "Kami siap turun ke jalan untuk mempertahankan integritas sistem penegakan hukum," tuturnya dengan tegas.
Dari perspektif seorang jurnalis, laporan ini menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan kewenangan antara lembaga penegak hukum. Asas dominus litis mungkin tampak sebagai solusi cepat, tetapi dampak jangka panjangnya dapat merusak kerja sama antara institusi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih hati-hati dan transparan diperlukan dalam reformasi hukum acara pidana.