Pada hari Kamis, 20 Februari 2025, aksi demonstrasi besar yang dikenal sebagai "Indonesia Gelap" akan berlangsung di Jakarta. Aksi ini dilakukan bersamaan dengan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 di Istana Negara. Demonstrasi ini merupakan bentuk protes mahasiswa terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Para aktivis menuntut perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, agraria, dan kesejahteraan rakyat. Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengatakan bahwa aksi ini bertujuan untuk membebani kepala daerah baru agar mereka segera menerapkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat. Jumlah peserta demo diprediksi akan lebih besar jika tuntutan mereka tidak ditanggapi oleh pemerintah.

Aksi "Indonesia Gelap" ini memiliki 13 poin tuntutan yang mencakup berbagai isu penting. Salah satu tuntutan utamanya adalah pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Selain itu, para aktivis juga menuntut reformasi agraria yang sejati, pendidikan gratis, penolakan revisi UU MINERBA, dan evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Demonstrasi ini dirancang untuk menekankan tanggung jawab kepala daerah terpilih dalam mewujudkan kebijakan yang pro-rakyat. Herianto menyatakan bahwa aksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemimpin baru dapat bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.

Berbagai isu lainnya juga menjadi fokus tuntutan, termasuk penolakan RUU TNI, Polri, dan Kejaksaan, serta reformasi Polri. Aktivis juga mendesak presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terkait perampasan aset. Dengan demikian, aksi ini mencerminkan harapan masyarakat untuk reformasi yang mendalam dalam berbagai sektor pemerintahan dan sosial.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto akan melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari yang sama. Pelantikan ini mencakup 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Dengan adanya demonstrasi tersebut, harapan masyarakat untuk perubahan positif semakin tinggi. Para peserta aksi berharap bahwa kepala daerah baru akan merespons tuntutan mereka dengan serius dan bertindak demi kesejahteraan rakyat.