Di tengah dinamika ekonomi digital, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenzer, menunjukkan komitmennya dalam menjawab tuntutan pengemudi online. Dalam sebuah pertemuan di Gedung Kemnaker pada Senin (17/2/2025), kedua pejabat tersebut mendengarkan langsung aspirasi para driver ojol yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Ini bukan hanya tentang THR, tetapi juga tentang langkah-langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja platform digital.

Pertimbangkan Hak dan Kepastian Regulasi bagi Pengemudi Online!

Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas

Pemerintah berkomitmen menciptakan lapangan kerja berkualitas sebagaimana tertuang dalam program Asta Cita Presiden poin ke-3. Salah satu upaya konkret adalah memastikan setiap pekerja mendapatkan jaminan sosial, kepastian upah, dan kesejahteraan yang layak. Isu kesejahteraan pengemudi online telah menjadi prioritas Kemnaker sejak awal kepemimpinan Menteri Yassierli. Berbagai kajian telah dilakukan, termasuk diskusi dengan pakar dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), guna memahami kebijakan di negara lain terkait pekerja platform digital.Dalam konteks ini, Menaker menekankan pentingnya kepastian regulasi bagi pengemudi online agar kesejahteraan mereka tidak hanya bergantung pada THR, tetapi juga mencakup perlindungan dan hak-hak lainnya. Dia mengatakan bahwa THR merupakan budaya yang harus dipertahankan. "Saya bisa membayangkan, di akhir Ramadan, anak nanya kepada ayahnya, 'THR Bapak mana?' itu pasti kita rasakan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama," ujar Menaker di hadapan para driver Ojol.

Kebudayaan THR dan Keberpihakan Pengusaha

Menaker juga menyoroti pentingnya keberpihakan pengusaha terhadap pengemudi online. Pengalaman pribadinya sebagai pengguna layanan transportasi online, serta latar belakang Wamenaker yang pernah menjadi pengemudi online, memberikan perspektif yang lebih mendalam dalam memahami aspirasi pekerja di sektor ini. "Kita kombinasi yang bisa memahami aspirasi pengemudi online. THR itu adalah kebudayaan. Ini pertimbangannya, pertama, ayo kita sama-sama diskusi bahwa ini bukan masalah apa-apa, tapi ini adalah bentuk keberpihakan pengusaha kepada pengemudi online," ucapnya.Momen THR ini harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk membangun kerja sama yang lebih baik antara pengusaha platform dan teman-teman driver. Menaker meminta semua pihak untuk bersabar karena pihaknya sedang menyelesaikan finalisasi regulasi terkait THR bagi pengemudi online dalam beberapa hari ke depan. Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan kesejahteraan pekerja, mendapatkan perhatian dari pengusaha, serta menciptakan hubungan industrial yang saling menguntungkan.

Diskusi Mendalam untuk Solusi Terbaik

Diskusi mendalam antara pemerintah, pengusaha, dan pengemudi online menjadi langkah penting untuk mencari solusi terbaik. Pemerintah berharap melalui dialog yang intensif, dapat dicapai pemahaman bersama tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan pengemudi online secara holistik. Hal ini termasuk tidak hanya THR, tetapi juga aspek-aspek lain seperti jaminan sosial, perlindungan hukum, dan peluang karir yang lebih baik.Selain itu, pemerintah juga berupaya mendorong kolaborasi antara platform digital dan pemerintah daerah untuk menciptakan skema insentif yang lebih adil bagi pengemudi online. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengemudi online mendapatkan manfaat maksimal dari ekosistem ekonomi digital yang terus berkembang. Dengan demikian, harapannya adalah terciptanya lingkungan kerja yang lebih baik dan adil bagi seluruh pihak yang terlibat.