Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk menunda kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Retreat ini awalnya direncanakan berlangsung di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Instruksi tersebut dikeluarkan melalui surat resmi yang ditandatangani langsung oleh Megawati. Para pejabat yang sudah dalam perjalanan juga diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. Selain itu, mereka diinstruksikan untuk tetap berkomunikasi aktif dan siaga terhadap panggilan.

Pedoman baru ini muncul setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan ini mencerminkan situasi yang membutuhkan perhatian penuh dari para pemimpin PDIP. Mereka harus mengantisipasi dan merespons dengan cepat setiap perkembangan yang mungkin timbul. Surat tersebut juga menegaskan pentingnya koordinasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi yang dinamis.

Beberapa tokoh penting yang terkena dampak instruksi ini termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Para pejabat ini dipilih karena posisi strategis mereka dalam struktur pemerintahan daerah. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan di wilayah masing-masing.

Dengan penundaan ini, PDIP berharap dapat memberikan respons yang tepat terhadap situasi terkini. Langkah ini menunjukkan komitmen partai untuk menjaga profesionalisme dan konsistensi dalam pengambilan keputusan. Ini juga menjadi bukti bahwa PDIP tetap waspada dan responsif terhadap setiap perubahan kondisi, terutama dalam konteks kepemimpinan dan pelayanan publik.