Pada masa penjajahan, peristiwa pemberontakan yang melibatkan tokoh-tokoh penting di Jawa membawa dampak signifikan terhadap pembagian wilayah. Setelah Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said mengangkat senjata, Belanda terpaksa melakukan intervensi untuk meredam situasi. Penyerahan diri RM Said pada 17 Maret 1757 melalui Perjanjian Salatiga menjadi titik balik dalam sejarah politik daerah ini. Selanjutnya, wilayah kerajaan dibagi ulang, khususnya di wilayah Madiun Raya. Pembagian ini mempengaruhi struktur kekuasaan dan batas-batas administratif antara Yogyakarta dan Surakarta.

Berawal dari pemberontakan yang berhasil diredam oleh pihak Belanda, konsekuensi politik dan geografis berlanjut hingga beberapa dekade kemudian. Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono I di Keraton Yogyakarta. Sementara itu, wilayah-wilayah luar inti kerajaan seperti Monconegoro ikut terbagi dua. Salah satu contoh nyata adalah pembagian wilayah Madiun Raya yang dibagi antara kedua keraton. Daerah-daerah seperti Ponorogo, Jogorogo, dan Pacitan juga mengalami perubahan batas wilayah sesuai dengan kebijakan baru.

Selain pembagian wilayah, Belanda juga memberikan gelar kepada Raden Mas Said sebagai penguasa pertama Pura Mangkunegaran. Gelarnya adalah Pangeran Adipati Aryo. Namun, proses pembagian wilayah kekuasaan tidak berjalan mulus. Pertemuan lanjutan dilakukan pada 26 September 1757 di Klepu, namun tetap belum mencapai kesepakatan. Baru pada 2 November 1773, dengan pengawasan Belanda, kedua belah pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut. Kesepakatan akhir disetujui oleh Raja Surakarta pada 26 April 1774.

Dengan adanya peristiwa ini, tatanan politik dan sosial di wilayah Jawa mengalami transformasi besar. Pembagian wilayah yang dilakukan oleh Belanda membuka era baru dalam sejarah kedua keraton. Proses ini bukan hanya mempengaruhi batas-batas geografis, tetapi juga menentukan dinamika hubungan antar-kerajaan dan masyarakat setempat. Peristiwa ini menjadi bagian penting dalam sejarah kolonialisme di Indonesia.