Pada hari Rabu, 19 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan serangkaian pelantikan pejabat baru di Istana Negara. Salah satu peristiwa yang menarik perhatian adalah pembatalan pelantikan Pratama Persadha sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Meskipun telah siap dengan pakaian resmi dan didampingi keluarganya, Pratama akhirnya tidak dilantik. Sebaliknya, hanya Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi yang mendapatkan posisi sebagai Kepala BSSN. Peristiwa ini menjadi sorotan media dan publik, terutama mengingat ini merupakan penggantian menteri pertama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.

Pratama Persadha, yang sebelumnya diperkirakan akan menduduki posisi penting di BSSN, tiba di Istana Negara dengan persiapan lengkap untuk acara pelantikan. Namun, keputusan akhir dari Presiden Prabowo membatalkan rencana tersebut. Ketika ditanya tentang alasan pembatalan, Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, menjawab bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden. Pratama sendiri mengakui bahwa dia tidak dilantik dan menegaskan bahwa proses selanjutnya akan bergantung pada arahan dari Kepala BSSN dan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya. Dia juga menyatakan bahwa dirinya telah menandatangani pakta integritas.

Selain pembatalan pelantikan Pratama, acara tersebut juga mencakup pelantikan beberapa pejabat penting lainnya. Prof Brian Yuliarto dilantik sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. Penggantian ini merupakan bagian dari reshuffle kabinet pertama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Beberapa pejabat lain yang dilantik termasuk Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP, Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS. Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Peristiwa ini menunjukkan dinamika politik dan administrasi pemerintahan Indonesia. Pembatalan pelantikan Pratama Persadha mencerminkan betapa sensitifnya posisi strategis dalam struktur pemerintahan. Meski demikian, pelantikan sejumlah pejabat baru menandai langkah-langkah awal dalam reformasi kabinet yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Dengan adanya reshuffle ini, publik berharap akan ada perbaikan signifikan dalam berbagai sektor penting negara.