Pada hari Selasa, 18 Februari 2025, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan tanggapan mengenai aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung sehari sebelumnya. Aksi tersebut bertajuk "Indonesia Gelap" dan mengekspresikan keprihatinan tentang dampak efisiensi anggaran pada pendidikan. Menurut Prasetyo, menyampaikan pendapat melalui demonstrasi adalah hal yang wajar dan biasa. Namun, ia juga menekankan pentingnya pemahaman tentang isu efisiensi sebelum melakukan protes.

Detail Laporan

Pada Senin, 17 Februari 2025, di tengah-tengah kota Jakarta yang penuh dinamika, para mahasiswa berkumpul dalam aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap". Mereka mengekspresikan kekhawatiran mereka tentang potensi dampak negatif dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap pendidikan. Di hari berikutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan responsnya terhadap aksi tersebut saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Prasetyo menegaskan bahwa aksi unjuk rasa merupakan cara wajar untuk menyuarakan pendapat. Namun, ia menyarankan kepada mahasiswa untuk memahami konteks efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Ia menjelaskan bahwa efisiensi tidak berdampak pada anggaran pendidikan dan program seperti KIP, IPI beasiswa, serta LPDP tetap berjalan dengan baik. Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah akan terus menerima masukan dari masyarakat sebagai bentuk koreksi dan perbaikan diri.

Meskipun ada protes, Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tetap berlaku. Kebijakan ini difokuskan pada pengurangan kegiatan yang kurang produktif, seperti acara-acara ceremonial dan seminar yang tidak mendukung produktivitas.

Dari perspektif seorang jurnalis, laporan ini menunjukkan betapa pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat. Meski ada perbedaan pandangan, upaya pemerintah untuk menjelaskan kebijakan mereka secara transparan dapat membantu meredakan ketegangan. Ini juga mengingatkan kita bahwa setiap pihak memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, namun penting untuk memahami konteks dan tujuan kebijakan yang diambil.