Pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi rumor mengenai kepulangan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Menurut laporan yang beredar, Pramono kembali ke bandara tersebut setelah menghadiri acara di Magelang. Namun, juru bicara PDIP, M Guntur Romli, menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi terkait hal ini. Informasi yang beredar hanya didasarkan pada spekulasi dan belum dapat diverifikasi.

Isu tentang kepulangan Pramono muncul setelah dia tiba di Magelang untuk menghadiri retret kepala daerah pada Sabtu (22/2/2025). Rumor kemudian berlanjut dengan klaim bahwa dia kembali ke Bandara YIA pada hari Minggu (24/2/2025). Juru bicara PDIP, M Guntur Romli, mengaku tidak mengetahui detail tentang kabar tersebut. Ketika dimintai konfirmasi melalui pesan singkat, Guntur menjawab, "Saya tidak tahu soal informasi itu."

Berita tentang perjalanan Pramono menjadi topik pembicaraan publik. Retret kepala daerah yang diselenggarakan di Magelang merupakan agenda penting bagi para pemimpin daerah. Namun, rumor tentang kepulangan Pramono ke Bandara YIA menciptakan ketidakpastian. Guntur Romli memilih untuk tidak merespons lebih lanjut terhadap isu yang berasal dari akun anonim di media sosial. Dia menegaskan bahwa respons terhadap informasi yang tidak dapat diverifikasi tidaklah tepat.

Sebelumnya, Pramono telah tiba di Bandara YIA di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, pada Sabtu siang. Acara retret di Magelang adalah bagian dari serangkaian kegiatan resmi yang dihadiri oleh para pemimpin daerah. Meskipun ada rumor tentang kepulangannya, pihak PDIP tetap memilih sikap hati-hati dalam memberikan komentar. Ini menunjukkan bahwa partai tersebut berusaha untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang belum pasti kebenarannya.

Dalam situasi yang penuh spekulasi ini, pihak PDIP menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum memberikan respons. Mereka juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh rumor yang belum jelas sumbernya. Sikap hati-hati ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.