Pernyataan terbaru dari Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, alias Si Doel, mengklarifikasi surat yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri. Surat tersebut bukanlah larangan bagi kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Sebaliknya, surat itu hanya meminta penundaan kegiatan tersebut. Selain itu, retret ini tetap harus diikuti oleh semua kepala daerah yang telah dilantik, dengan jadwal yang akan disesuaikan. Pihak penyelenggara juga menegaskan bahwa tidak ada sanksi administratif bagi yang absen, namun mereka wajib mengikuti gelombang berikutnya.

Rano Karno menjelaskan bahwa surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan oleh Megawati Soekarnoputri pada awal Februari 2025 hanya meminta penundaan, bukan melarang kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret. Menurutnya, surat tersebut memberikan klarifikasi penting agar tidak ada kesalahpahaman. "Surat ini jelas menyebutkan penundaan, bukan pelarangan," ujar Rano Karno saat memberikan keterangan kepada media di Food Station Tjipinang Jaya pada Sabtu, 22 Februari 2025. Dia juga menambahkan bahwa dirinya bersama Pramono Anung masih memiliki kesempatan untuk menghadiri retret gelombang kedua.

Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak bisa hadir pada gelombang pertama tetap diwajibkan mengikuti acara serupa pada gelombang berikutnya. "Retreat ini sangat penting untuk mensinergikan kebijakan pendidikan pusat dan daerah," katanya. Meskipun ada sejumlah kepala daerah yang absen tanpa alasan jelas, Bima memastikan bahwa tidak ada sanksi administratif. Namun, mereka harus mengirimkan perwakilan atau mengikuti gelombang berikutnya.

Menurut Bima, dari total 503 kepala daerah yang diundang, sebanyak 53 orang tidak hadir, dengan 47 di antaranya tidak memberikan keterangan. Panitia masih menunggu konfirmasi hingga malam hari untuk memastikan apakah peserta tersebut akan datang atau mengirimkan wakilnya. Di sisi lain, Rano Karno sendiri dijadwalkan hadir di Magelang pada 27 Februari 2025, meskipun retret untuk kepala daerah biasanya berlangsung selama seminggu.

Pernyataan ini membantu mengklarifikasi situasi yang sebelumnya membingungkan, memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan dan jadwal retret. Ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan.