Pada Senin, 24 Februari 2025, sekelompok aktivis dari komunitas antikorupsi di Sumatera Utara mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan. Koordinator JeJAK Sumut, Cairul Hamdi, menyampaikan laporan mengenai dugaan kasus korupsi di Kabupaten Langkat yang mencakup kerugian negara hingga triliunan rupiah. Selain itu, mereka menyerahkan dokumen pendukung dan mendesak KPK untuk segera melakukan investigasi di daerah tersebut. Aktivis juga menyoroti dampak sosial korupsi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Langkat.

Koordinator JeJAK Sumut, Cairul Hamdi, memimpin rombongan aktivis yang datang ke Gedung Merah Putih KPK pada hari Senin, 24 Februari 2025. Mereka membawa bukti-bukti yang diduga kuat melibatkan berbagai pihak dalam kasus korupsi di Kabupaten Langkat. Cairul menyatakan bahwa situasi di Langkat sudah mencapai titik darurat korupsi. Menurutnya, ada indikasi kuat bahwa tindakan ini telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. "Dengan adanya laporan ini, kami berharap KPK dapat segera turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut," ujar Cairul.

Para aktivis juga menyoroti dampak sosial dari maraknya korupsi di Kabupaten Langkat. Cairul menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan di daerah tersebut masih cukup tinggi, mencapai 9,04 persen atau sekitar 96.540 jiwa. Hal ini menjadi bukti nyata dari efek buruk korupsi terhadap masyarakat. "Kami yakin bahwa peningkatan kemiskinan ini tidak lepas dari praktik-praktik korupsi yang terjadi di sana," tambahnya. Luas wilayah Kabupaten Langkat yang mencapai 626.329 hektare dengan 23 kecamatan dan 240 desa serta 37 kelurahan membuat tantangan ini semakin kompleks.

Aktivis dari JeJAK Sumut juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Mereka menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana ini. Cairul menegaskan bahwa KPK harus segera memanggil dan memeriksa para tersangka yang telah dilaporkan. "Kami percaya bahwa langkah-langkah cepat dan tegas dari KPK akan membantu memperbaiki situasi di Kabupaten Langkat," tutupnya.

Kunjungan ini menandai permintaan serius dari masyarakat untuk intervensi pemerintah dalam menangani kasus-kasus korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Para aktivis berharap bahwa aksi mereka dapat memicu respons positif dari KPK dan mendorong perubahan nyata di Kabupaten Langkat. Dengan dukungan masyarakat, diharapkan langkah-langkah ini akan membawa perbaikan signifikan bagi kondisi sosial dan ekonomi di daerah tersebut.