Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini menyarankan agar Ukraina mengadakan pemilihan umum baru. Dia juga mempertanyakan popularitas pemimpin de facto negara tersebut, Volodymyr Zelensky. Komentar ini disampaikan beberapa jam setelah delegasi dari AS dan Rusia bertemu di Riyadh untuk membahas solusi atas konflik yang berlangsung di Ukraina. Pertemuan ini merupakan pertama kalinya sejak mantan Presiden Joe Biden memutuskan kontak dengan Moskow pada tahun 2022. Trump menekankan bahwa tingkat dukungan terhadap Zelensky telah turun secara signifikan, mencapai hanya 40%, dan menyarankan bahwa masalah ini perlu menjadi fokus dalam perundingan.

Trump membuat komentar ini pada hari Selasa kepada para wartawan, menyatakan bahwa situasi politik di Ukraina membutuhkan evaluasi mendalam. Menurutnya, rakyat Ukraina harus diberi kesempatan untuk memilih pemimpin baru melalui proses demokratis. Dia menambahkan bahwa ketidakpuasan publik terhadap Zelensky bukanlah isu internal saja, melainkan juga menjadi perhatian bagi banyak negara lain. Ini menunjukkan bahwa kelegitimasan kepemimpinan Zelensky telah menjadi topik diskusi internasional.

Berbagai faktor telah berkontribusi pada penurunan popularitas Zelensky. Sejak awal konflik pada tahun 2022, meskipun tingkat penerimaannya sempat mencapai hingga 90%, angka tersebut telah jatuh ke sekitar 50%. Faktor-faktor seperti kekalahan militer dan tantangan ekonomi yang berkelanjutan telah mempengaruhi pandangan publik terhadapnya. Survei terbaru oleh media lokal menunjukkan bahwa hanya 40% warga Ukraina yang masih percaya pada Zelensky, sementara mantan jenderal Valery Zaluzhny mendapatkan dukungan lebih besar.

Kremlin, melalui juru bicaranya Dmitry Peskov, mengungkapkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin bersedia bernegosiasi dengan Zelensky. Namun, syarat utama adalah penyelesaian masalah legitimasi yang disengketakan. Ini menandakan bahwa legitimasi kepemimpinan Zelensky telah menjadi batu sandungan dalam upaya diplomasi antara kedua negara. Para pejabat Ukraina, sementara itu, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu baru tidak mungkin dilakukan selama konflik masih berlangsung.

Kompleksitas situasi politik dan militer di Ukraina menunjukkan bahwa solusi diplomatik memerlukan pendekatan yang hati-hati. Penyelenggaraan pemilu baru dapat menjadi salah satu langkah penting menuju stabilisasi, namun tantangan logistik dan keamanan tetap menjadi hambatan besar. Di tengah ketidakpastian ini, dialog antara pihak-pihak yang terlibat tetap menjadi kunci untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.