Kantor pusat PT Hutama Karya di Jakarta Timur menjadi sasaran penggeledahan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri pada hari Kamis, 20 Februari 2025. Aksi ini berhubungan dengan dugaan korupsi dalam proyek modernisasi pabrik gula milik PTPN XI. Investigasi ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan memastikan proses hukum dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, insiden ini menyoroti masalah kegagalan proyek strategis BUMN yang mendapat pendanaan dari APBN-P 2015.
Penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan penting di gedung PT Hutama Karya, termasuk kantor direksi dan komisaris. Menurut Kasubdit II Kortas Tipikor Mabes Polri, Kombes Bakti Eri Nurmansyah, langkah ini sangat penting untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang relevan. Proyek modernisasi Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI, yang dimulai pada tahun 2016, telah mengalami penundaan dan kerugian signifikan bagi negara. Proyek ini seharusnya menjadi tindak lanjut dari program strategis BUMN dan didanai melalui penyertaan modal negara (PMN).
Investigasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Proses konstruksi dan pengembangan pabrik gula tersebut terhenti, menyebabkan kerugian besar bagi keuangan negara. Nilai proyek pengadaan mencapai Rp871 miliar, dan kegagalan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas pengelolaan proyek serta kontrol internal perusahaan. Penyidik berusaha mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk memahami penyebab kegagalan ini.
Bakti menegaskan bahwa tujuan utama penggeledahan adalah untuk memperkuat alat bukti dalam kasus korupsi ini. Langkah-langkah yang diambil oleh Kortas Tipidkor bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan secara profesional. Penggeledahan ini juga merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi dalam proyek-proyek strategis nasional.
Penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipidkor di PT Hutama Karya menunjukkan komitmen kuat terhadap penegakan hukum dan integritas dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah. Upaya ini diharapkan akan membantu mengungkap penyebab kegagalan proyek modernisasi pabrik gula dan memberikan solusi untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Dengan demikian, langkah-langkah ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proyek strategis yang melibatkan dana publik.