Mantan narapidana teroris, Muhammad Sofyan Tsauri, mengkritisi usulan untuk mengubah posisi Polri yang diajukan oleh sekelompok masyarakat. Menurutnya, rencana tersebut bertentangan dengan semangat Reformasi 98 dan berpotensi merusak demokrasi serta hak asasi manusia di Indonesia. Sofyan menekankan pentingnya supremasi sipil dalam penegakan hukum dan mendesak masyarakat untuk mendukung kepolisian agar tetap independen dan objektif.

Pentingnya Supremasi Sipil dalam Penegakan Hukum

Sofyan menyoroti bahaya dari ide menjadikan Polri bawahan lembaga lain, seperti TNI atau institusi semimiliter. Dia mengatakan bahwa hal ini akan melanggar prinsip-prinsip reformasi yang telah dicapai. Supremasi sipil harus tetap menjadi prioritas, bukan dominasi militer. Jika Polri ditempatkan di bawah lembaga militer, maka negara dapat kembali ke era Orde Baru, di mana militer memiliki pengaruh besar, yang berpotensi mengancam hak asasi manusia dan demokrasi.

Dalam konteks ini, Sofyan juga mengkritik dominus litis pada RKUHAP yang membuat Kejaksaan menjadi lembaga super power, sementara Polri berada di bawahnya. Menurutnya, Polri harus diperkuat seperti KPK dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan penegakan hukum yang independen dan objektif. Dengan demikian, bisa dihindari ancaman terhadap demokrasi dan stabilitas nasional. Supremasi sipil harus tetap menjadi fokus utama dalam sistem penegakan hukum.

Pendukungan Masyarakat terhadap Kepolisian

Sofyan menekankan pentingnya dukungan masyarakat terhadap Polri. Dia menyatakan bahwa kepolisian adalah institusi yang sangat vital bagi kehidupan bermasyarakat. Tanpa polisi, masyarakat tidak akan memiliki tempat untuk melaporkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Meskipun ada beberapa kekurangan, lebih baik memiliki kepolisian yang kurang sempurna daripada tidak memiliki kepolisian sama sekali. Oleh karena itu, masyarakat perlu membantu dan mendukung Polri agar bisa bekerja dengan baik.

Mengingat posisi strategis kepolisian, masyarakat harus ikut andil dalam menjaga reputasi dan integritas Polri. Kritik yang konstruktif diperlukan untuk membangun institusi yang lebih kuat dan terpercaya. Sebaliknya, upaya-upaya yang merusak nama baik Polri hanya akan merugikan seluruh masyarakat. Dengan pendekatan yang positif dan kolaboratif, masyarakat dapat membantu Polri menjadi institusi yang lebih baik dan terus mendukung penegakan hukum yang adil dan efektif.