Meningkatnya kompleksitas di sektor pendidikan akibat perkembangan teknologi dan globalisasi memerlukan penyesuaian kurikulum yang lebih relevan. Dalam era ini, perguruan tinggi dituntut untuk mencetak lulusan yang mampu berkompetisi di pasar kerja internasional. Di acara Internasional AppliedHE Xchange 2025, yang diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret (UNS) di Bali, anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Mulyadi, menekankan pentingnya adaptasi ini. Dia menjelaskan bahwa perubahan industri dan ekonomi membutuhkan pembaruan keterampilan yang sesuai dengan tren terkini.

Peran sektor ekonomi syariah dalam perekonomian Indonesia menjadi sorotan utama dalam pidato Mulyadi. Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi syariah dunia, sehingga tantangan dan peluang ini harus dimanfaatkan secara optimal. Mulyadi menyoroti pengelolaan dana haji sebagai aspek krusial dalam keuangan Islam. Ia menegaskan bahwa lembaga pendidikan tinggi perlu melahirkan lulusan yang memiliki pemahaman mendalam tentang praktik-praktik keuangan Islam, terutama dalam manajemen dana haji. BPKH sendiri telah mencapai pencapaian signifikan dengan dana kelolaan mencapai Rp171 triliun dan terus berupaya memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai pihak.

BPKH tidak hanya fokus pada pengelolaan dana tetapi juga mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui program magang dan beasiswa. Program-program ini bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam praktik keuangan Islam, serta membuka kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi dalam pengembangan sektor ekonomi syariah. Dengan langkah-langkah ini, BPKH berkomitmen untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan dana haji, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Melalui kolaborasi antara pendidikan tinggi dan institusi keuangan, masa depan ekonomi syariah Indonesia akan semakin cerah.