Pada diskusi fokus bertajuk "Women, Peace and Security" yang berlangsung di Jakarta, Rabu (26/2/2025), para tokoh menekankan pentingnya peran perempuan dalam parlemen. Diskusi ini membahas bagaimana keterwakilan perempuan bukan hanya sekadar pelengkap, melainkan memiliki posisi taktis dalam penyusunan kebijakan, politik anggaran, dan isu ketahanan nasional. Para peserta setuju bahwa perspektif perempuan sangat diperlukan untuk mencapai keseimbangan kekuasaan dalam alokasi anggaran negara.

Ketua Yayasan Vanita Naraya, Diah Pitaloka, menyoroti bahwa representasi perempuan dalam parlemen adalah hal yang mendesak. Menurutnya, masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya proporsi anggaran negara yang adil. Dia menekankan bahwa keseimbangan kekuasaan dalam pengalokasian anggaran harus dikaji dari berbagai sudut pandang, termasuk kelompok afirmatif seperti perempuan dan disabilitas. Diah juga optimistis bahwa perjuangan politik perempuan selalu berorientasi pada keadilan dan demokrasi.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Badikenita Putri Sitepu, menambahkan bahwa keterlibatan perempuan dalam parlemen tidak boleh terpaku pada kuota 30 persen. Dia berpendapat bahwa perempuan harus menjadi penyeimbang dalam pengambilan kebijakan. Badikenita juga menekankan pentingnya kapasitas dan kesiapan perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam bidang keamanan dan pertahanan. Dia menyarankan agar perempuan di parlemen terus memperdalam ilmu dan pengalaman mereka agar dapat memberikan pandangan yang matang dan berbobot saat menghadapi isu-isu besar.

Dengan meningkatnya kesadaran publik tentang keadilan dalam alokasi anggaran, peran perempuan di parlemen menjadi semakin vital. Kolaborasi dan persiapan yang baik akan memastikan bahwa perempuan dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembentukan kebijakan dan pemeliharaan ketahanan nasional. Melalui upaya ini, diharapkan dapat terbangun sistem politik yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga negara.