Langkah strategis telah diambil oleh pemerintah untuk memperkuat pengelolaan aset negara. Dalam upaya ini, mantan pemimpin negara akan diminta membantu sebagai penasihat dalam Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga transparansi dan integritas dalam pengelolaan kekayaan nasional. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, langkah ini bertujuan agar lembaga tersebut dapat dipercaya dan dikawal oleh tokoh-tokoh yang memiliki integritas tinggi serta cinta kepada Indonesia.

BPI Danantara berencana mengelola aset milik perusahaan BUMN senilai Rp14.000 triliun. Salah satu tujuan utama pembentukan badan ini adalah untuk mendukung pengembangan aset melalui berbagai instrumen investasi. Proyek-proyek strategis seperti hilirisasi sumber daya alam, hingga pengembangan teknologi buatan, menjadi fokus utama. Hasan Nasbi menyebutkan bahwa 20 proyek strategis telah ditetapkan, termasuk pembangunan kilang minyak dan pengembangan kecerdasan buatan. Harapan besar disampaikan bahwa BPI Danantara tidak hanya menjadi lembaga pengelola investasi, tetapi juga akan berperan sebagai instrumen perencanaan pembangunan ekonomi nasional.

Pembentukan BPI Danantara menandakan komitmen kuat pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Lembaga ini diperkirakan akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan negara. Melalui inisiatif ini, Presiden Prabowo Subianto berharap Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri, maju, dan makmur. Langkah-langkah konkret seperti ini menunjukkan tekad pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan kemajuan bagi seluruh rakyatnya.