Puluhan ribu warga berkumpul di Bundaran Tugu Kota Malang, tepatnya di depan Gedung DPRD pada hari Selasa (18/2/2025) siang. Mereka menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Para demonstran membawa berbagai poster dan spanduk yang mengecam dampak negatif kebijakan ini terhadap rakyat kecil. Salah satu tindakan dramatis adalah pembakaran foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, simbolisasi protes terhadap sistem oligarki yang dinilai merugikan masyarakat.

Kritik Terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran

Demonstrasi ini menyoroti dampak buruk dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Para peserta aksi mempertanyakan apakah efisiensi tersebut benar-benar untuk kesejahteraan rakyat atau hanya menguntungkan segelintir orang. Spanduk-spanduk yang dibawa mencerminkan keprihatinan mereka tentang kenaikan harga bahan pokok dan pajak yang semakin memberatkan hidup masyarakat. Demonstran juga mengkritik bagaimana sistem oligarki di Indonesia telah membuat rakyat merasakan penderitaan ekonomi yang mendalam.

Slogan "Efisiensi untuk Oligarki X, Efisiensi untuk rakyat ✓" menjadi salah satu unggulan yang sering disorakkan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya bahwa efisiensi harus lebih berpihak pada kepentingan umum daripada hanya menguntungkan segelintir orang. Poster besar bertuliskan "100 hari lebih keadilan dibunuh" juga menjadi sorotan, mengekspresikan ketidakpuasan atas implementasi kebijakan yang dinilai tidak adil. Dengan mata tertutup tulisan 'efisienshit' dan mulut ditutup dengan tanda silang, foto Prabowo-Gibran menjadi simbol protes kuat terhadap kebijakan yang dipertanyakan.

Aksi Dramatis dan Penetrasi Keamanan

Berlangsung selama lebih dari satu jam, demonstrasi ini mencapai puncaknya dengan pembakaran foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto tersebut diletakkan di gerbang masuk DPRD Kota Malang, seiring dengan pembakaran ban yang menambah suasana dramatis. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat luas. Massa kemudian merangsak masuk ke halaman gedung dewan, memaksa membuka pagar dan berorasi di depan lobi gedung legislatif.

Situasi menjadi tegang saat massa berhasil memasuki area gedung DPRD. Mereka tetap bertahan hingga pukul 14.11 WIB, sambil dijaga ketat oleh ratusan personel keamanan. Peristiwa ini menunjukkan betapa mendalamnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat. Demonstrasi ini bukan hanya sekadar protes, melainkan juga upaya untuk menarik perhatian pemerintah agar melakukan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan yang ada.