Pengesahan revisi undang-undang pertambangan di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam sektor ini. Peraturan baru ini menjamin bahwa manfaat dari industri pertambangan dapat dinikmati oleh lebih banyak pihak, bukan hanya segelintir orang saja. Dengan demikian, berbagai lapisan masyarakat, termasuk perguruan tinggi, koperasi, dan usaha kecil menengah (UKM), memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam negara.

Salah satu inovasi penting dalam revisi ini adalah pembukaan akses bagi institusi pendidikan. Perguruan tinggi kini dapat menerima dana hasil bagi dari operasi tambang tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaannya. Hal ini memungkinkan lembaga pendidikan untuk fokus pada penelitian dan pengembangan, sehingga dapat meningkatkan kapabilitas akademis dan teknologi lokal. Selain itu, aturan baru juga memberikan peluang kepada koperasi, UKM, dan badan usaha milik organisasi keagamaan untuk turut serta dalam industri pertambangan. Tujuan utamanya adalah memastikan ekonomi kerakyatan semakin kuat dan merata.

Dengan adanya revisi ini, pemerintah berkomitmen untuk melibatkan masyarakat lokal dan adat dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Langkah ini bertujuan agar masyarakat sekitar tambang tidak hanya mengalami dampak negatif, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Melalui pendekatan inklusif ini, pemerintah berharap dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.