Pada Senin, 17 Februari 2025, mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi demonstrasi dengan tema "Indonesia Gelap". Aksi ini dipicu oleh informasi yang menyebutkan sekitar 600.000 mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) berpotensi tidak dapat melanjutkan pendidikannya akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Selain itu, mahasiswa juga khawatir akan dampak lain terhadap biaya pendidikan, seperti kenaikan UKT.

Demonstrasi UI: Suara Mahasiswa Melawan Efisiensi Anggaran

Pada pagi hari yang cerah di Depok, Ketua BEM UI, Iqbal Cheisa Wiguna, memberikan keterangan kepada media tentang situasi yang memprihatinkan. Beberapa hari sebelumnya, Iqbal mendengar kabar mengejutkan bahwa 600.000 mahasiswa penerima KIP-K mungkin tidak bisa melanjutkan studinya karena kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Informasi tersebut menyebar dengan cepat dan membuat para mahasiswa merasa cemas dan sedih.

Mahasiswa UI kemudian turun ke jalan sebagai bagian dari aksi serentak yang digelar oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Koalisi Masyarakat Sipil. Lokasi utama aksi ini adalah Istana Negara, dengan alternatif Patung Kuda jika tidak bisa mencapai tujuan utama. Para peserta demonstrasi tampak kompak dengan almamater kuning dan kaus hitam, menunjukkan solidaritas mereka dalam perjuangan ini.

Saat berkumpul di halaman FISIP UI, Iqbal dan timnya menggunakan mobil komando untuk mengajak lebih banyak mahasiswa bergabung. Tujuan utama mereka adalah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran di Kementerian/Lembaga. Mahasiswa berharap suara mereka didengar agar pendidikan tetap menjadi prioritas nasional.

Dari perspektif seorang jurnalis, aksi ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa. Upaya efisiensi anggaran harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan generasi muda yang merupakan aset paling berharga bagi negara. Semoga pemerintah dapat menemukan solusi yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas pendidikan.