Pada Senin (17/2/2025), aksi protes siswa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jayapura dan Wamena, Papua, berubah menjadi situasi yang tidak terkendali. Aparat kepolisian terpaksa menggunakan gas air mata untuk mengendalikan kerusuhan. Organisasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyuarakan keprihatinan mendalam atas tindakan represif tersebut dan mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan aspirasi siswa.

Demonstrasi ini mencerminkan ketidakpuasan para pelajar terhadap program MBG yang mereka anggap tidak efektif dalam menangani masalah pendidikan di wilayah tersebut. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengecam keras segala bentuk kekerasan yang dialami oleh siswa selama aksi tersebut. Menurutnya, penggunaan gas air mata dan tindakan represif lainnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.

Ubaid juga menyoroti sikap pemerintah yang dinilai kurang responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan siswa di Papua. Dia menegaskan bahwa program MBG bukanlah solusi yang tepat dan mendesak pemerintah untuk fokus pada pendidikan bebas biaya dan berkualitas. "Kami mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan aspirasi siswa yang menuntut pendidikan berkualitas," katanya.

Ketua JPPI juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Dia menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret agar pendidikan bebas biaya dan berkualitas dapat diterapkan di seluruh Indonesia, khususnya di Papua. "Pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi semua rakyat Indonesia," pungkasnya.

Aksi protes ini menunjukkan urgensi untuk merumuskan solusi yang lebih tepat guna dalam mendukung pendidikan di Papua. JPPI berharap pemerintah dapat lebih responsif dan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat, sehingga kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan bermanfaat dapat direalisasikan.