Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan penting dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, di Istana Merdeka pada Senin (17/2/2025). Topik utama yang dibahas adalah perkembangan terbaru dalam bidang pertanahan, khususnya terkait proses pemberian hak atas tanah.

Kebijakan dan regulasi tentang hak guna usaha untuk perkebunan kelapa sawit menjadi fokus utama dalam laporan yang disampaikan oleh Nusron. Selain itu, diskusi juga mencakup isu-isu lain yang berkaitan dengan manajemen tanah, termasuk penyelesaian kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah Bekasi dan Tangerang. Dalam konteks ini, Nusron menegaskan bahwa semua data relevan telah diserahkan kepada otoritas yang berwenang.

Proses investigasi yang dilakukan di Bekasi telah selesai, dan beberapa individu akan menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka. Di Tangerang, 193 sertifikat yang diterbitkan di atas lahan tidak sesuai telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegangnya. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pertemuan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga integritas sistem pertanahan dan mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Melalui kerja sama yang erat antara instansi terkait, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang lebih adil dan transparan bagi semua warga negara.