Pada hari pertama menjabat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil tindakan cepat dengan mencopot Kepala SMAN 6 Depok karena melanggar peraturan larangan studi wisata ke luar provinsi. Keputusan ini diambil setelah peninjauan mendalam terhadap biaya dan dampak dari kegiatan tersebut. Dedi juga memerintahkan inspektorat untuk memeriksa adanya pungutan liar di sekolah-sekolah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperbaiki manajemen pendidikan di Jawa Barat dan mengurangi beban finansial pada orang tua siswa.

Dalam sambutannya usai dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025), Dedi menegaskan komitmennya untuk membenahi sektor pendidikan di wilayahnya. Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah pelaksanaan studi wisata ke luar provinsi. Kebijakan ini diberlakukan karena biaya yang tinggi—dari Rp3,5 juta hingga Rp5,5 juta per siswa—dianggap memberatkan bagi masyarakat. Selain itu, Dedi juga memfokuskan diri pada pungutan liar yang sering kali menjadi beban tambahan bagi warga.

Langkah-langkah awal ini merupakan bagian dari upaya pembenahan besar-besaran yang direncanakan oleh Dedi. Ia menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan. Dedi berharap bahwa langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan merata bagi semua siswa di Jawa Barat. Inspektur telah diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh guna memastikan tidak ada pungutan ilegal atau kebijakan yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang tersedia, 347 siswa dari SMAN 6 Depok tetap melanjutkan kunjungan objek belajar ke Surabaya, Jawa Timur, meski telah ada imbauan sebelumnya untuk membatalkan kegiatan tersebut. Kunjungan ini berlangsung selama delapan hari hingga Senin (24/2/2025). Meskipun demikian, Dedi menegaskan bahwa langkah-langkah pembenahan akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa aturan dan regulasi pendidikan di Jawa Barat dipatuhi secara ketat.

Tindakan cepat Gubernur baru ini menunjukkan tekad kuat untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan efisien. Melalui langkah-langkah ini, Dedi berharap bisa membawa perubahan positif bagi seluruh stakeholder pendidikan di Jawa Barat, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Upaya ini juga bertujuan untuk mengatasi isu-isu yang telah lama mengganggu sektor pendidikan, seperti pungutan liar dan biaya studi wisata yang mahal.