Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan institusi pendidikan, pemerintah dan DPR RI telah mencapai kesepakatan penting. Mereka memutuskan untuk tidak lagi melibatkan perguruan tinggi dalam proses pemberian izin usaha penambangan (IUP) dalam RUU Minerba. Keputusan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan fokus utama kampus pada pendidikan dan penelitian. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa langkah ini diambil setelah mengevaluasi berbagai aspek dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Menurutnya, hal ini akan memberikan ruang yang lebih luas bagi perguruan tinggi untuk berkembang tanpa beban tambahan.

RUU Minerba yang telah disetujui dalam rapat pleno tingkat I oleh Badan Legislasi DPR RI segera akan dibawa ke sidang paripurna untuk pengesahan menjadi undang-undang. Dalam aturan baru ini, izin penambangan akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki kapabilitas manajerial dan teknis, termasuk BUMN, BUMD, dan swasta. Meskipun demikian, mekanisme bagi hasil masih bisa dimanfaatkan oleh perguruan tinggi. Perusahaan yang mendapatkan izin dapat secara sukarela mengalokasikan dana untuk penelitian, pembangunan laboratorium, atau beasiswa kepada institusi pendidikan yang membutuhkan. Ini merupakan bentuk kolaborasi yang saling menguntungkan antara industri pertambangan dan dunia akademis.

Pertimbangan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan mandiri. Kebebasan perguruan tinggi dari keterlibatan langsung dalam aktivitas penambangan akan membantu mereka fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan inovasi ilmu pengetahuan. Selain itu, kolaborasi yang terstruktur dengan sektor swasta juga dapat membuka peluang baru bagi mahasiswa dan peneliti untuk mendapatkan dukungan finansial dan fasilitas yang diperlukan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya generasi yang lebih cerdas dan siap menghadapi tantangan masa depan.