Pengembangan kesejahteraan guru non-ASN menjadi fokus utama pemerintah. Dalam rangka memastikan bahwa insentif dapat diberikan secara tepat sasaran, pemerintah telah mengambil langkah-langkah penting untuk merumuskan data yang akurat. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) akan digunakan sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap guru yang berhak mendapatkan insentif dapat menerima manfaat tersebut dengan baik.

Validasi dan pemadanan data menjadi aspek krusial dalam proses ini. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, validasi data sangat penting untuk menghindari duplikasi dan memastikan keakuratan informasi. Kerjasama antara berbagai kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian PPN, dan Badan Pusat Statistik (BPS), diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, mekanisme pemutakhiran data juga menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan program ini.

Kesejahteraan guru merupakan investasi penting bagi masa depan pendidikan bangsa. Dengan adanya insentif ini, diharapkan para guru dapat lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas mereka. Upaya pemerintah ini menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar. Langkah ini bukan hanya memberikan manfaat langsung kepada guru, tetapi juga berdampak positif pada generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa.