Pada bulan ini, dunia dikejutkan dengan pengumuman dari Elon Musk, seorang tokoh penting di bidang teknologi dan kini menjabat sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Dalam posisinya yang baru, Musk mengungkap adanya penyalahgunaan besar-besaran dalam sistem jaminan sosial Amerika Serikat. Menurutnya, terdapat anomali mencolok dalam data penerima manfaat, termasuk klaim bahwa ada individu berusia 150 tahun masih menerima tunjangan. Situasi ini telah memicu perdebatan luas tentang efektivitas administrasi jaminan sosial.

Pengawasan Baru oleh Elon Musk Terhadap Administrasi Jaminan Sosial AS

Bulan lalu, di bawah kepemimpinan Musk, departemennya melakukan audit cepat terhadap catatan jaminan sosial. Hasilnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian signifikan antara jumlah nomor jaminan sosial yang 'memenuhi syarat' dan populasi warga negara AS. Pengusaha ini bahkan menyatakan bahwa ada lebih banyak penerima jaminan sosial daripada penduduk AS secara keseluruhan. Selain itu, Musk juga mengungkap bahwa ribuan entri dalam database SSA tampaknya tidak valid, dengan beberapa catatan menunjukkan usia yang tidak masuk akal seperti 150 tahun atau lebih.

Dalam sebuah unggahan media sosial, Musk menyoroti temuan-temuan tersebut dan mengkritik kelemahan dalam sistem ini. Dia menyarankan bahwa situasi ini mungkin merupakan "penipuan terbesar dalam sejarah". Meski demikian, Musk juga mengakui potensi untuk melakukan pemotongan hingga USD1 triliun dari pengeluaran federal melalui reformasi yang dia pimpin.

Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) sendiri didirikan pada masa pemerintahan Trump dengan tujuan merampingkan operasi pemerintah federal dan mencapai efisiensi sebesar USD2 triliun pada tahun 2026. Langkah-langkah yang diambil oleh Musk menunjukkan komitmennya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Menyikapi temuan ini, Musk berpendapat bahwa reformasi mendalam diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program jaminan sosial. Dia menekankan pentingnya verifikasi ulang data dan penerapan teknologi modern untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan. Pendekatan inovatif ini dapat menjadi peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan sosial.