Di tengah beredarnya isu tentang penarikan massal uang oleh nasabah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantah kabar tersebut. Isu ini muncul di media sosial saat Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Juru bicara Kementerian BUMN, Putri Violla, menegaskan bahwa tidak ada aksi penarikan dana yang signifikan. Dia juga menjelaskan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan milik negara.

Penjelasan Rinci Mengenai Situasi Saat Ini

Pada hari Selasa, 25 Februari 2025, di gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Putri Violla menyampaikan bahwa tidak ada bukti nyata tentang penarikan uang secara masif oleh nasabah bank pelat merah. Dia menekankan bahwa isu tersebut tidak berdasar dan tidak ada kaitannya dengan peluncuran BPI Danantara. Untuk mengantisipasi potensi kekhawatiran masyarakat, Kementerian BUMN telah berkoordinasi dengan manajemen Himbara pada hari Sabtu sebelumnya.

Dalam diskusi tersebut, mereka mencoba memahami apa yang menjadi penyebab kekhawatiran masyarakat. Salah satu faktor utama adalah ketakutan bahwa dana tabungan akan digunakan sebagai modal untuk BPI Danantara, merujuk pada insiden serupa di Malaysia. Putri menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat untuk memberikan jaminan bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap dana nasabah tetap terjaga dengan baik.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat merasa aman dan percaya bahwa seluruh proses pengelolaan dana dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi,” tambah Putri.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Kementerian BUMN menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga perbankan milik negara.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat tetap tenang dan mempercayai bahwa pemerintah telah mengambil tindakan preventif untuk menjaga integritas dan keamanan dana nasabah.

Dari perspektif seorang jurnalis, penegasan ini sangat penting untuk menghindari panic buying atau panic selling yang bisa merusak stabilitas ekonomi. Informasi yang akurat dan tepat waktu dari otoritas pemerintah dapat membantu menjaga kepercayaan publik dan mencegah spekulasi yang tidak berdasar. Langkah-langkah proaktif seperti koordinasi dengan manajemen bank dan sosialisasi ke masyarakat menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kestabilan sistem keuangan nasional.