Pembatalan penampilan grup Kpop BLACKPINK di Gedung Putih menjadi topik hangat di media sosial. Informasi yang beredar mengenai alasan pembatalan ini menimbulkan reaksi bermacam-macam dari publik. Awalnya, kabar tersebut menyebutkan bahwa Ibu Negara Korea, Kim Keon Hee, tidak mendukung kehadiran para anggota BLACKPINK karena preferensinya terhadap wanita muda. Namun, pihak terkait kemudian memberikan klarifikasi tentang sebenarnya apa yang terjadi.
Masyarakat luas merespons berita ini dengan berbagai emosi. Banyak penggemar dan netizen yang mengkritik sikap yang diduga diperlihatkan oleh Ibu Negara. Diskusi panas pun pecah di platform media sosial. Beberapa orang menganggap insiden ini mencerminkan adanya isu-isu diskriminatif dalam masyarakat. Situasi ini memicu perdebatan tentang pentingnya representasi positif dari kalangan muda dalam acara-acara kenegaraan.
Berita ini cepat menjadi viral setelah beberapa pejabat dan politisi membuat klaim bahwa Ibu Negara Kim Keon Hee memiliki ketidaksukaan terhadap wanita muda, sehingga mempengaruhi keputusan untuk membatalkan pertunjukan. Hal ini menimbulkan gelombang protes dan kritik dari berbagai pihak. Para pendukung BLACKPINK merasa kecewa atas pembatalan tersebut dan menganggap bahwa ada bias gender yang mendasari keputusan itu. Topik ini kemudian berkembang menjadi diskusi lebih luas tentang bagaimana pandangan tradisional dapat mempengaruhi kebijakan publik.
Pihak resmi akhirnya angkat bicara untuk menjelaskan situasi sebenarnya di balik pembatalan penampilan. Mereka menekankan bahwa faktor ekonomi dan logistik menjadi penyebab utama dibatalkannya acara tersebut. Ini bertujuan untuk mengklarifikasi informasi yang telah beredar dan menghindari kesalahpahaman lebih lanjut.
Kantor Kepresidenan Korea Selatan, melalui pernyataan resminya, menjelaskan bahwa masalah biaya menjadi alasan utama pembatalan pertunjukan. Meskipun BLACKPINK bersedia tampil tanpa biaya tambahan, biaya operasional seperti staf pendukung, persiapan konser, serta undangan kepada Lady Gaga ternyata cukup besar. Pernyataan ini disampaikan oleh seorang anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat, yang menambahkan bahwa kedua pemerintah merasa beban finansial ini terlalu berat untuk ditanggung. Dengan demikian, mereka memutuskan untuk menghapus acara tersebut dari agenda resmi kunjungan kenegaraan. Informasi ini bertujuan untuk mengklarifikasi dan membantu publik memahami situasi yang sebenarnya.