Dalam sebuah acara resmi yang berlangsung di ibukota, Kompleks Parlemen Jakarta Pusat menyaksikan pelantikan anggota pengganti antar-waktu (PAW) untuk masa jabatan 2024-2029. Acara ini dilakukan sebagai respons terhadap penunjukan beberapa anggota Partai Golkar menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Adies Kadir dan didasari Keputusan Presiden Nomor 17/P/2025, yang diterima pada tanggal 6 Februari 2025. Empat individu baru telah disumpah dan resmi menggantikan posisi mereka yang sebelumnya menjabat.

Detail Pelantikan PAW DPR di Jakarta

Pada pagi hari yang cerah, tepatnya Selasa, 18 Februari 2025, Kompleks Parlemen di Jakarta Pusat menjadi saksi atas serangkaian peristiwa penting. Dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh banyak pihak, Wakil Ketua DPR Adies Kadir memandu proses pelantikan empat anggota pengganti antar-waktu (PAW). Keempat anggota baru ini berasal dari Partai Golkar dan ditunjuk untuk mengisi kursi yang kosong akibat penunjukan sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.

Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan kini mengambil alih tugas dari Meutya Hafid untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1. Anang Susanto Suhendar menggantikan Ace Hasan Syadzily di Daerah Pemilihan Jawa Barat 2. Andika Satria Wasisto mengambil tempat Nusron Wahid di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 2. Terakhir, Fransiskus Maria Agustinus Sibarani menggantikan Maman Abdurrahman di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1.

Seluruh proses pelantikan berjalan lancar dengan dukungan dari Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Setelah mendapatkan persetujuan dari peserta rapat, Adies Kadir melanjutkan dengan mengambil sumpah secara bersama-sama kepada keempat anggota baru tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 4, semua prosedur telah dilaksanakan dengan baik, menandai awal era baru bagi para anggota DPR yang baru dilantik ini.

Dengan adanya perubahan ini, publik berharap bahwa para anggota DPR baru akan membawa perubahan positif dan kontribusi nyata bagi pembangunan negara. Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kontinuitas dalam sistem pemerintahan, memastikan bahwa setiap posisi tetap diisi oleh individu yang kompeten dan siap bekerja demi kemajuan bangsa.