Dalam diskusi terbaru mengenai kebijakan pemerintah, muncul topik penting tentang perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN). Menyusul rencana efisiensi anggaran 2025 yang diumumkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengajukan ide untuk memperkenalkan skema Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA). Berdasarkan proposal ini, ASN hanya akan berkantor empat hari dalam seminggu, dengan sisanya dapat bekerja dari rumah atau lokasi lain.

Kebijakan baru ini telah menarik berbagai respons dari publik. Sebagian komentar mengkritisi bahwa pengurangan hari kerja kantor bisa merusak kualitas layanan publik yang sudah sering dinilai lambat. Namun, Zudan Arif Fakrulloh, Kepala BKN, menjelaskan bahwa usulan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel dan mengurangi kebutuhan interaksi langsung. Dia juga menegaskan bahwa inisiatif ini masih dalam tahap uji coba dan akan dievaluasi secara rutin.

Di samping pembahasan tentang WFH/WFA, Zudan membahas beberapa isu lainnya, termasuk alasan di balik efisiensi anggaran serta pesan-pesan kepada para kepala daerah yang baru dilantik. Melalui pendekatan yang adaptif dan evaluatif, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelayanan publik, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.