Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah merencanakan pemantauan hilal untuk menetapkan awal bulan Ramadan 1446 H yang akan berlangsung pada 28 Februari 2025. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di 125 titik di seluruh Indonesia, termasuk Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pemantauan tersebut akan dibahas dalam Sidang Isbat dan menjadi dasar penentuan awal Ramadan. Lokasi pemantauan baru di Sulsel dipilih setelah rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Pemantauan hilal merupakan proses penting dalam kalender Islam untuk menetapkan awal bulan Ramadan. Menjelang akhir tahun 2024, Kemenag mengumumkan bahwa kegiatan rukyatul hilal akan digelar serentak di 125 lokasi di seluruh negeri. Salah satu titik penting adalah di Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Abd. Gaffar, kepala bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa hasil pemantauan dari semua lokasi akan dikumpulkan dan dibahas dalam Sidang Isbat. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan tentang penentuan awal bulan Ramadan.

Khusus untuk wilayah Sulawesi Selatan, pemantauan akan dilakukan di lokasi baru, yaitu parkir P4 outdoor Delft Apartment di Jalan Sunset Boulevard, Citraland City, Makassar. Lokasi ini dipilih setelah rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sulsel, Rektor UIN Alauddin Makassar, Kepala BMKG Sulsel, dan Ketua Badan Hisab Rukyat Daerah Provinsi Sulsel. Rapat tersebut dipimpin oleh Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulsel. Kegiatan ini akan dibuka oleh Ali Yafid, Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sulsel, dan diisi dengan pemaparan materi oleh BMKG, Badan Hisab Rukyat, UIN Alauddin, dan Pengadilan Tinggi Agama.

Setelah Sidang Isbat penentuan awal Ramadhan selesai, Kemenag akan merilis jadwal Imsakiyah Ramadhan 1446 H untuk seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Proses ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu. Langkah-langkah ini juga menunjukkan kerjasama antara berbagai instansi pemerintah dan lembaga pendidikan serta hukum untuk mendukung penentuan awal bulan suci.