Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk menunda rencana ikut dalam retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Instruksi ini diterima dengan respons cepat oleh Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Dia menegaskan bahwa kewenangan tersebut berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dan akan melaksanakan tugasnya sebagai wakil gubernur sesuai dengan arahan tersebut. Selain itu, Megawati juga meminta para kadernya yang sudah dalam perjalanan ke Magelang untuk menghentikan perjalanan mereka.
Megawati Soekarnoputri, pemimpin tertinggi PDIP, telah mengambil langkah strategis dengan memerintahkan penundaan kegiatan retreat yang direncanakan pada 21-28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan penting yang mencakup agenda dan prioritas partai. Surat resmi dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025 telah dikirimkan ke semua pihak yang terkait, memastikan pesan tersebut sampai dengan tepat dan efektif. Instruksi ini tidak hanya mencakup kepala daerah tetapi juga wakil kepala daerah dari PDIP.
Dengan adanya surat edaran ini, Megawati menegaskan komitmennya terhadap koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah. Para pejabat PDIP diminta untuk fokus pada tugas pokok masing-masing dan mengevaluasi ulang prioritas kerja mereka. Ini merupakan langkah yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas internal partai serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan visi dan misi PDIP. Surat ini juga menunjukkan bagaimana Megawati berusaha menjaga konsistensi dalam pelaksanaan program-program partai.
Rano Karno, yang akrab disapa Bang Doel, merespons instruksi dari Megawati Soekarnoputri dengan sikap profesional dan tanggung jawab. Sebagai Wakil Gubernur Jakarta, dia menyatakan bahwa kewenangan untuk mengatur keberangkatan ke retreat ada di tangan DPP PDIP. Dia menekankan bahwa tugas utamanya saat ini adalah melaksanakan tugas sebagai wakil gubernur. Respons ini menunjukkan betapa pentingnya koordinasi antara pimpinan partai dan pejabat daerah dalam mengelola prioritas dan kegiatan.
Rano juga menegaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan spesifik tentang keberangkatan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sebaiknya ditanyakan langsung kepada beliau. Sikap ini menunjukkan bahwa meskipun ada instruksi dari pusat, setiap pejabat tetap memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Respons Rano Karno mencerminkan bagaimana para pejabat PDIP berusaha untuk menjalankan tugas mereka dengan bijaksana dan bertanggung jawab, sambil tetap menghormati petunjuk dari Ketua Umum partai. Dengan demikian, instruksi Megawati mendapatkan dukungan penuh dari para pejabat PDIP di tingkat daerah.