Dalam perkembangan baru, sebuah organisasi nirlaba berbasis di Amerika Serikat mendesak Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki mantan pejabat pemerintah AS atas dugaan keterlibatan mereka dalam kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia di Gaza. Desakan ini menyoroti tindakan yang dianggap membantu Israel dalam konflik tersebut. Dokumen 172 halaman disusun dengan bantuan para ahli hukum internasional, menggambarkan pola kebijakan yang diduga memfasilitasi aksi militer Israel.

Desakan Penyelidikan dari Organisasi Nirlaba

Suatu lembaga nirlaba yang berfokus pada demokrasi di dunia Arab telah meminta ICC untuk melihat lebih dekat peran mantan Presiden Joe Biden dan dua mantan anggota kabinetnya. Organisasi ini mencatat bahwa ketiga individu tersebut diduga terlibat dalam memberikan dukungan substansial kepada Israel selama konflik di Gaza. Dengan detail yang rinci, dokumen tersebut menjelaskan bagaimana kebijakan dan tindakan pemerintah AS telah memungkinkan terjadinya pelanggaran serius.

Berbagai bentuk dukungan yang disebutkan mencakup transfer senjata bernilai miliaran dolar, intelijen, dan perlindungan diplomatik. Laporan ini juga menyoroti bagaimana pendekatan tanpa syarat terhadap Israel telah memperkuat posisi negara tersebut dalam melakukan operasi militer yang kontroversial. Menurut penilaian organisasi, langkah-langkah ini tidak hanya mendukung tetapi juga memfasilitasi pelaksanaan kebijakan yang merugikan warga Palestina.

Penyelidikan Berdasarkan Statuta Roma

Organisasi ini mengajukan argumen kuat bahwa tindakan mantan pejabat AS melanggar prinsip-prinsip Statuta Roma, dasar hukum ICC. Mereka menegaskan bahwa peran AS dalam konflik tersebut bukanlah sekadar dukungan, melainkan kontribusi langsung terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini diperkuat oleh bukti-bukti yang disajikan dalam dokumen panjang tersebut.

Khususnya, laporan ini menggambarkan pola keputusan yang disengaja oleh pemerintah AS untuk mendukung Israel dalam berbagai aspek, termasuk militer dan politik. Transfer senjata sebesar USD17,9 miliar, serta pembagian intelijen dan bantuan penargetan, menjadi sorotan utama. Ini menunjukkan bagaimana AS secara sistematis berkontribusi pada kegiatan militer Israel yang dikritik secara luas. Selain itu, perlindungan diplomatik dan dukungan publik yang diberikan oleh AS telah memperkuat legitimasi tindakan-tindakan Israel yang dipertanyakan.