Pada hari Senin, 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia. Peristiwa ini menandai awal baru bagi pengelolaan investasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan perusahaan milik negara (BUMN). Rosan Roeslani, CEO Danantara Indonesia dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, menjelaskan bahwa struktur kepemilikan serta hubungan kerja antara Danantara dan Kementerian BUMN akan menjadi kunci penting untuk memastikan optimalisasi dan peningkatan kinerja kedua entitas tersebut.
Pada pagi hari yang cerah di Istana Kepresidenan Jakarta, para pemimpin nasional berkumpul untuk menyaksikan peluncuran resmi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia. Acara ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh mantan presiden serta wakil presiden. Rosan Roeslani, sebagai CEO Danantara dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, mengungkapkan detail tentang struktur kepemilikan dan peran masing-masing individu dalam badan baru ini. Menurutnya, 99% saham dimiliki oleh Danantara, sementara 1% sisanya berada di bawah Kementerian BUMN. Kolaborasi antara kedua institusi ini akan mencakup perencanaan jangka pendek hingga panjang, terutama dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN.
Dalam konteks ini, Rosan menegaskan pentingnya sinergi antara Danantara dan Kementerian BUMN. “Kami akan bekerja sama erat untuk memastikan bahwa perjalanan Danantara dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Kementerian BUMN memiliki pengetahuan mendalam tentang perusahaan-perusahaan yang dikelolanya, sehingga kami yakin kerjasama ini akan membawa manfaat besar bagi negara,” katanya.
Sebagai bagian dari rencana strategis, Danantara dan Kementerian BUMN akan merancang program-program yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. Langkah-langkah ini diharapkan akan membuka lebih banyak peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia.
Dari perspektif seorang jurnalis, peluncuran Danantara menandai era baru dalam pengelolaan investasi dan kolaborasi antara pemerintah dan BUMN. Ini bukan hanya soal perubahan struktural, tetapi juga representasi komitmen kuat pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional melalui inovasi dan sinergi. Dengan kolaborasi yang erat antara kedua institusi ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.