Kontroversi yang melibatkan anggota keluarga kerajaan dapat berdampak besar pada institusi monarki. Situasi Pangeran Andrew, adik Raja Charles III, kini menjadi sorotan publik karena tindakannya yang dianggap merugikan reputasi Kerajaan Inggris. Tindakan kontroversial yang dilakukan oleh Duke of York ini telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan mengancam stabilitas pemerintahan kakaknya.

Perjanjian bisnis yang disepakati oleh Pangeran Andrew dengan perusahaan Belanda Startupbootcamp (SBC) menjadi titik fokus kritik. Kesepakatan tersebut menggunakan inisiatif Pitch@Palace untuk mendapatkan transaksi global, yang potensial membuatnya lebih kaya. Namun, para ahli hukum dan mantan pejabat pemerintah menyatakan bahwa tindakan tersebut mungkin ilegal. Mantan Menteri Dalam Negeri Norman Baker mengecam tindakan Pangeran Andrew, menyebutnya sebagai pelanggaran aturan dan etika. Data yang digunakan dalam kesepakatan tersebut bukan milik pribadi Pangeran Andrew, tetapi milik para pengusaha yang terlibat dalam program Pitch@Palace. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas dan komitmen Pangeran Andrew terhadap tanggung jawab kerajaan.

Keseriusan isu ini menunjukkan pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga kerajaan. Kontroversi seperti ini tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi monarki. Oleh karena itu, langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk menjaga reputasi dan integritas kerajaan, serta memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku.