Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memberikan tanggapan terhadap instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari partainya untuk tidak mengikuti kegiatan retreat di Magelang. Instruksi ini tertuang dalam surat resmi dan telah dikonfirmasi oleh juru bicara PDIP. Bima Arya menekankan pentingnya menunggu perkembangan situasi hingga pukul 15.00 WIB, ketika semua data tentang kehadiran kepala daerah akan dikumpulkan. Setelah mendapatkan informasi lengkap, Kemendagri bersama dengan instansi terkait akan memberikan pernyataan lanjutan.

Pengumuman Tunda Kegiatan Retreat oleh PDIP

Megawati Soekarnoputri, melalui surat resmi, memerintahkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda partisipasi dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan di Magelang. Surat ini mencakup periode 21-28 Februari 2025 dan berlaku bagi mereka yang sudah dalam perjalanan. Jurubicara PDIP, Guntur Romli, telah mengonfirmasi validitas surat tersebut.

Instruksi ini menunjukkan sikap tegas PDIP terhadap kegiatan tersebut. Keputusan Megawati didasarkan pada pertimbangan strategis partai. Surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 ini menegaskan bahwa seluruh kader PDIP harus menunda rencana perjalanan ke Magelang. Hal ini mencerminkan posisi PDIP yang ingin memastikan fokus dan prioritas partai tetap terjaga. Selain itu, instruksi ini juga bertujuan untuk menjaga koordinasi internal partai agar tetap efektif dan efisien.

Tanggapan Wamendagri terhadap Situasi Saat Ini

Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri, meminta semua pihak untuk menunggu perkembangan hingga pukul 15.00 WIB. Dia menyampaikan bahwa setelah waktu tersebut, data lengkap tentang kehadiran kepala daerah akan dikumpulkan. Informasi ini diperlukan untuk mengevaluasi situasi dan merencanakan langkah selanjutnya.

Setelah mendapatkan data yang akurat, Bima Arya akan memberikan pernyataan resmi terkait jumlah kepala daerah yang hadir atau tidak beserta alasan masing-masing. Pernyataan ini juga akan mencakup kebijaksanaan yang akan diambil oleh Kemendagri, Akademi Militer, dan Lembaga Ketahanan Nasional terhadap kepala daerah yang tidak hadir. Bima menekankan pentingnya menunggu hingga waktu yang ditentukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi. Ini menunjukkan komitmen Kemendagri untuk menangani situasi dengan hati-hati dan transparan.