Upaya pemerintah dalam melindungi warganya terus berlanjut. Dalam beberapa pekan terakhir, 46 warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar telah berhasil dipulangkan dari Thailand. Proses pemulangan ini dimulai dengan penyeberangan mereka dari wilayah konflik di Myanmar ke Thailand, kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi oleh pihak berwenang Thailand. Seluruh proses ini memakan waktu hingga awal bulan Februari 2025.
Kolaborasi antar-institusi menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Kerja sama lintas kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, serta dukungan dari TNI dan Polri, telah membuktikan bahwa upaya bersama dapat mencapai hasil yang maksimal. Pemerintah Thailand dan otoritas Myanmar juga turut berperan penting dalam memastikan keselamatan para WNI tersebut. Setibanya di Bandar Udara Soekarno Hatta, para WNI diterima langsung oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Pelindungan Pekerja Migran dan Kepala BP2MI, serta Direktur Pelindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri.
Bentuk kepedulian pemerintah tidak hanya berhenti pada pemulangan, tetapi juga meliputi proses rehabilitasi dan reintegrasi para korban. Mereka akan ditampung di Rumah Perlindungan dan Trauma Center Kementerian Sosial untuk mendapatkan bantuan psikososial dan medis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap korban dapat pulih secara fisik dan mental, serta mendapatkan keadilan atas peristiwa yang dialaminya. KBRI Bangkok menegaskan pentingnya kewaspadaan bagi masyarakat Indonesia yang berencana bekerja di luar negeri. Mereka disarankan untuk selalu memverifikasi legalitas perusahaan dan pekerjaan yang ditawarkan, serta memastikan dokumen imigrasi dan izin kerja sudah lengkap sebelum berangkat.
Momen ini mengajarkan kita tentang pentingnya solidaritas dan kerjasama lintas batas dalam melindungi hak asasi manusia. Keberhasilan pemulangan ini bukan hanya merupakan pencapaian bagi pemerintah, tetapi juga menjadi simbol harapan bagi semua korban perdagangan orang. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi setiap individu.