Pada hari Senin, 17 Februari 2025, ribuan mahasiswa dan masyarakat Indonesia berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Aksi ini, yang dikenal sebagai "Indonesia Gelap," menyoroti isu-isu penting seperti pemotongan anggaran pendidikan dan rencana revisi sejumlah undang-undang. Demonstran menuntut perubahan mendalam dalam sistem pendidikan dan hukum, serta penegakan prinsip keadilan sosial dan demokrasi.

Detail Aksi Demonstrasi

Pada pagi hari di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada tanggal 17 Februari 2025, atmosfer dipenuhi dengan semangat para demonstran yang memprotes kebijakan pemerintah. Satria Naufal, Koordinator BEM SI Kerakyatan, mengemukakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai melenceng dari prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Salah satu tuntutan utama adalah pemulihan anggaran pendidikan yang telah dipangkas, serta penolakan terhadap revisi UU Kejaksaan, Polri, dan TNI.

Satria menekankan bahwa pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis adalah hak fundamental setiap warga negara. Menurutnya, pemangkasan anggaran pendidikan akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya. Selain itu, mahasiswa juga meminta evaluasi proyek-proyek strategis nasional yang bermasalah dan penolakan revisi UU Minerba.

Mengenai revisi UU, Satria menunjukkan kekhawatiran tentang penambahan kewenangan lembaga-lembaga negara. Revisi UU Polri, misalnya, memberikan kontrol lebih luas kepada polisi atas konten media sosial, sementara revisi UU Kejaksaan memperkuat hak imunitas jaksa. Revisi UU TNI juga membuka ruang bagi militer untuk kembali berperan dalam penegakan hukum, sebuah langkah yang dinilai berbahaya bagi demokrasi.

Aksi ini juga menuntut pencabutan Multifungsi ABRI, karena saat ini banyak personel TNI dan Polri aktif menduduki jabatan sipil, yang bertentangan dengan tugas pokok mereka.

Berdasarkan aksi ini, kita dapat melihat betapa pentingnya suara rakyat dalam proses pembentukan kebijakan. Demonstrasi ini mengingatkan kita bahwa demokrasi hanya dapat berfungsi dengan baik jika semua pihak memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Kebijakan yang adil dan transparan harus menjadi prioritas utama pemerintah agar dapat mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera.