Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus untuk menangani berbagai isu terkait pengelolaan wilayah Batam. Langkah ini diambil setelah serangkaian diskusi dengan masyarakat adat Melayu dan pengusaha lokal. Panja bertujuan untuk memahami masalah-masalah yang ada, seperti pembongkaran hotel dan perizinan pelabuhan feri internasional. Tim ini akan melakukan pendekatan langsung kepada pihak-pihak yang terkena dampak dan mengundang berbagai pihak terkait untuk mencari solusi bersama.

Pembentukan Panja: Inisiatif DPR untuk Menyelidiki Pengelolaan Batam

Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk oleh Komisi VI DPR bertujuan untuk menyelidiki masalah tata kelola kawasan Batam. Langkah ini diambil setelah rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan masyarakat adat Melayu dan pengusaha lokal. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan lahan dan infrastruktur di Batam.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menjelaskan bahwa Panja telah mulai bekerja dan mengadakan pertemuan internal pertama. Tim ini akan mendekati pihak-pihak yang memiliki masalah dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam, serta mengundang BP Batam dan berbagai kementerian untuk mencari solusi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Batam dapat menjadi daerah tujuan investasi, pusat pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan Batam dapat bangkit kembali sebagai salah satu titik industri penting di Indonesia.

Tanggapan Positif dari Masyarakat Adat Melayu dan Pengusaha Lokal

Ketua Saudagar Rumpun Melayu Kota Batam, Megat Rury Afriansyah, menyambut baik pembentukan Panja ini. Dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur pimpinan dan anggota Komisi VI atas inisiatif tersebut. Namun, Rury juga mengingatkan agar Panja tidak mengabaikan nasib masyarakat adat Melayu yang telah lama merasa dirugikan.

Masyarakat adat Melayu di Batam merasa hanya menjadi penonton dalam berbagai kebijakan yang diambil, tanpa dilibatkan secara aktif. Oleh karena itu, Rury berharap Panja dapat memberikan perhatian khusus pada keadilan bagi masyarakat adat Melayu. Dia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan dan kemajuan Batam. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh Panja diharapkan dapat membawa manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat.