Pada tanggal 21 Februari 2025, PDIP Jawa Tengah mengumumkan bahwa 19 kepala daerah dari partai tersebut tidak akan mengikuti retret yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Keputusan ini berdasarkan instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Bendahara PDIP Jawa Tengah, Agustina Wilujeng, yang juga menjabat sebagai Wali Kota Semarang, menyatakan bahwa mereka lebih memilih untuk fokus pada urusan penting di daerah masing-masing. Instruksi tertulis dikeluarkan oleh Megawati Soekarnoputri melalui surat resmi yang diterbitkan pada 20 Februari 2025. Surat tersebut memerintahkan seluruh kepala daerah PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam acara tersebut.
Dalam suasana musim semi yang sejuk, 19 kepala daerah dari PDIP Jawa Tengah memilih untuk tidak hadir dalam retret yang direncanakan berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang. Keputusan ini diambil setelah mendapat instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Agustina Wilujeng, bendahara PDIP Jawa Tengah dan Wali Kota Semarang, menjelaskan bahwa para kepala daerah tersebut sedang menangani masalah-masalah mendesak di daerah masing-masing.
Agustina menambahkan bahwa belum ada instruksi lanjutan dari Megawati Soekarnoputri terkait hal ini. Para kepala daerah yang jaraknya jauh dari Magelang tetap berada di tempat masing-masing, sementara yang dekat dengan Magelang tetap menjalankan tugas utama sebagai kepala daerah. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, 19 di antaranya dipimpin oleh PDIP hasil Pilkada 2024. Daftar daerah tersebut mencakup beberapa kota dan kabupaten seperti Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, serta berbagai kabupaten lainnya.
Surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan oleh Megawati Soekarnoputri di Jakarta pada 20 Februari 2025 secara resmi memerintahkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan ke retret di Magelang. Instruksi ini menegaskan prioritas partai untuk memastikan kepala daerah dapat fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka di daerah masing-masing.
Dari perspektif seorang jurnalis, langkah ini menunjukkan komitmen PDIP untuk memprioritaskan kepentingan daerah di atas agenda nasional. Keputusan ini juga menegaskan posisi Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin yang memahami urgensi dan kompleksitas tugas-tugas kepala daerah. Hal ini menginspirasi rasa hormat dan penghargaan terhadap kepemimpinan yang bertanggung jawab dan fokus pada kepentingan rakyat.