Dalam pengumuman yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair telah ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Keputusan ini menarik perhatian luas karena Blair dikenal sebagai salah satu pemimpin dunia yang mendukung Israel. Selama masa jabatannya dari 1997 hingga 2007, Blair menunjukkan dukungan kuat terhadap kebijakan luar negeri Israel dan menjadi tokoh sentral dalam berbagai isu Timur Tengah.

Penunjukan Blair sebagai anggota Dewan Pengawas BPI Danantara membawa banyak pertanyaan mengingat latar belakangnya yang kontroversial. Blair memiliki hubungan dekat dengan lobi pro-Israel dan sering kali mendukung kebijakan Israel dalam konflik Timur Tengah. Misalnya, selama Intifada Kedua pada tahun 2001, Blair lebih fokus pada hak Israel untuk membela diri daripada mengkritisi tindakan represif terhadap Palestina. Dia juga mengabaikan seruan internasional untuk menekan Israel agar menghentikan pembangunan ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Blair terus mempertahankan posisinya mendukung Israel bahkan setelah meninggalkan jabatan sebagai Perdana Menteri. Dukungan konsistennya kepada negara tersebut mencerminkan pandangan politik yang kuat dan tidak berubah. Meskipun Blair telah pensiun dari politik aktif, reputasinya sebagai pendukung Israel tetap menjadi sorotan utama. Penunjukannya sebagai anggota Dewan Pengawas BPI Danantara menimbulkan spekulasi tentang dampak potensial dari pengaruhnya terhadap kebijakan investasi Indonesia.

Kehadiran Blair di Dewan Pengawas BPI Danantara mungkin akan membawa perspektif baru dalam hal hubungan internasional dan investasi. Namun, ada juga keraguan tentang bagaimana latar belakang politiknya dapat mempengaruhi dinamika dan keputusan di dalam lembaga tersebut. Di tengah kontroversi, penunjukan ini menegaskan bahwa Blair masih merupakan sosok yang berpengaruh di panggung global, meski dengan catatan sejarah yang kompleks.