Pergeseran politik dan administrasi terjadi di wilayah Madiun akibat Perang Giyanti. Pusat pemerintahan daerah ini berpindah dari Istana Wonosari ke Kranggan, mencerminkan perubahan yang signifikan dalam struktur kepemimpinan. Dinamika ini dimulai dengan penunjukan Raden Ronggo sebagai bupati oleh Sultan Hamengku Buwono I pada akhir tahun 1750-an. Situasi politik Jawa pasca-perang mempengaruhi pembentukan otoritas baru di wilayah tersebut.

Konteks sejarah menunjukkan bahwa masalah antara para pejabat setempat menjadi semakin rumit. Kebijakan yang diterapkan oleh Sri Sultan HB I, khususnya terkait tugas-tugas yang diberikan kepada Bupati Mangkudipuro untuk mengatasi ketidakpatuhan Bupati Sawoo, menimbulkan situasi yang sulit. Hubungan dekat antara kedua bupati membuat pelaksanaan perintah tersebut menjadi tidak mudah. Selain itu, kondisi geografis wilayah timur yang terisolasi memberikan kebebasan tertentu bagi para pemimpin lokal, sehingga memperkuat identitas regional mereka.

Berkat dinamika ini, kesadaran akan pentingnya persatuan dan kerja sama antarwilayah menjadi lebih kuat. Peristiwa-peristiwa tersebut membuktikan bahwa perubahan politik dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan daerah. Menghadapi tantangan bersama, para pemimpin lokal belajar untuk saling mendukung dan membangun hubungan yang lebih baik demi kemajuan bersama.