Pada hari Rabu, 19 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan serangkaian pelantikan penting di Istana Negara Jakarta. Ini merupakan langkah pertama dalam reshuffle kabinetnya. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya. Pelantikan ini mencakup sejumlah menteri dan pejabat strategis yang akan mengambil alih posisi penting dalam pemerintahan.

Pelantikan ini menandai awal dari perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan Indonesia. Prof Brian Yuliarto menjadi tokoh utama dengan pengangkatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Selain itu, beberapa pejabat senior juga dilantik ke dalam posisi baru mereka. Peristiwa ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat lembaga-lembaga pemerintah dan memastikan efisiensi dalam administrasi negara.

Pengangkatan Prof Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjadi sorotan utama. Sebelumnya, posisi ini dipegang oleh Satryo Soemantri Brodjonegoro. Prof Yuliarto dikenal luas karena kontribusinya dalam bidang pendidikan dan penelitian. Diharapkan keahliannya dapat membawa perubahan positif bagi sistem pendidikan tinggi serta pengembangan sains dan teknologi di Indonesia.

Berikut adalah daftar lengkap pejabat yang dilantik:

• Prof Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
• Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
• Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
• Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
• Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
• Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Pelantikan ini mencerminkan upaya Presiden Prabowo untuk merampingkan dan memperkuat struktur pemerintahan. Dengan adanya wajah-wajah baru dalam berbagai posisi strategis, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah. Langkah ini juga menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi birokrasi dan pembangunan nasional yang lebih baik.