Institut Studi Keamanan dan Strategis (ISSES) menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam serangan ke Mapolres Tarakan pada malam Senin, 24 Februari 2025. Ahli militer dari ISSES, Khairul Fahmi, menggarisbawahi pentingnya proses hukum yang transparan untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Fahmi menyatakan bahwa setiap pelaku harus diproses atas pelanggaran pidana dan disiplin, dengan tujuan memberikan efek jera serta menjaga integritas institusi militer.

Detail Penyerangan Polres Tarakan dan Reaksi Publik

Pada malam yang gelap dan menakutkan di kota Tarakan, sekelompok individu yang diduga anggota TNI melancarkan serangan terhadap Mapolres Tarakan pada tanggal 24 Februari 2025. Insiden ini tidak hanya menciptakan ketidakstabilan tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi keamanan nasional. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi, menekankan perlunya penyelidikan yang mendalam dan penegakan hukum yang tegas.

Fahmi menegaskan bahwa setiap anggota yang terlibat harus diperiksa secara akuntabel baik atas pelanggaran pidana maupun disiplin. Proses hukum yang jelas dan tegas akan memberikan efek jera bagi para pelaku dan menjadi peringatan bagi anggota lain agar insiden serupa tidak terulang. Jika tidak ada sanksi yang jelas, hal ini dapat menimbulkan kesan impunitas dan memperburuk citra institusi di mata publik.

Pangdam VI/Mulawarman, Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugraha, telah memerintahkan pemeriksaan kepada prajurit yang diduga terlibat. Pihak militer berjanji akan menindaklanjuti insiden tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen TNI untuk menjaga integritas dan profesionalisme anggotanya.

Dari perspektif publik, insiden ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Masyarakat berharap bahwa langkah-langkah yang diambil oleh TNI akan membawa keadilan dan pemulihan kepercayaan. Proses hukum yang adil dan terbuka adalah kunci untuk memastikan bahwa institusi keamanan nasional tetap dapat dipercaya dan dihormati oleh rakyat.